Wartani
ร่วมเป็นสักขีพยานเพื่อสันติภาพ ณ ปาตานี+สำนักสื่อ wartani
برسام كيت مغجادي سقسي دمي كآمنن دفطاني+لمباكا ميدياوارتاني
Let us be the witnesses for peace in PATANI+Wartani Media Agency
Bersama kita menjadi saksi demi keamanan di PATANI+Lembaga media Wartani

Organisasi Islam Mengdeklarasi Kasus Pondok Jihad Dengan Menyaksi Wakil Penglima Sector 4.

Posted on 0

Share this on anywhere you want!

Redaksi Wartani

 

MAI-Pattani, 26 Febuari 2016, 15.30, ruang musyawarah besar dibangunan Mejelis Agama Islam Provinsi Pattani, Rombongan pimpinan organisasi Islam mengadakan konferensi press sekaligus mengdeklarasi tentang resolusi rampasan tanah Sekolah Ponjok Jihad Wittaya dengan diikutsertai Jendral Chinawat Mendeth, wakil penglima sector 4 untuk menyaksi dalam deklasirasi tersebut.

Abdulrahman Mamingchik, Ketua Majelis Agama Islam Provinsi Pattani, selaku pembaca deklarasi tersebut;

Sehubungan pada tanggal 15 Desember 2015 yang lalu mahkamah peradilan sipil telah berkeputusan akan merampaskan tanah sekolah pondok Jihad Wittaya, Kabupaten Yaring, Provinsi Pattani bahwa segala harta kekayaan yang suppot mendokong pelalu teror dan tanggal 14 Febuari 2016 lalu keluarga Weamanoor telah hijrah berpindah menetapi di masjid kampung Taqdam sebagai tempat sementara setelah keluarga Weamanoor tidak mengajurkan adengan tuntutan hkum kembali dengan kasus dari keputusan peradilan tersebut. Sehingga kebelakangan ini tibanya beberapa organisasi masyarakat pada sekitarnya bergerak untuk berpeduli dan mendokong bantuan sekaligus mengadakan forum shering pendapat terhadap topik perundangan yang tidak keadilan selalu menimbulkan isu membangkit kesadaran bersama kalangan warga sehingga muncul respon masyarakat terhadap pemerintah mengunakan kuasa gelap ugutan sekolah pondok sebagai pusat tamadun perdamaian, isu tersebut bersifat menunjuk dan propaganda dari hakikat kebenaran dapat akibat yang menyetuhi hilang kepercayaan terhadap prosesi hukum peradilan secara luas.

Dari kasus tersebut lalu pihak pemimpin dari beberapa organisasi Islam telah mengambil sikap berkepusan sebagai alternatif terbaik untuk solusi problematik bersama yaitu;

1. Rampasan tanah milik sekolah pondok Jihad Wittaya terhadap akibat perasaan bagi masyarakat terhadap aparat pemerintah dengan keharusan dalam melakukan perundangan hukum peradilan setelah berkeputusan mengikut fakta yang terdapat dan kasusnya, setelah pemilik tidak melakukan adengan kasus, lalu segala milik tanah berubah harta mliki negara walau hasil bukti mempunyai milik swasta, akan tetapi dari kiprah awalnya bagi pengasas ingin membangun pusat pendidikan bagi pewaris anak cucunya, maka pemerintah telah perhitungan akan mengembali merujuk ke kiprah asalnya mengikut pengasas sekolah dari awal.

2. Rombongan pemimpin organisasi Islam telah analisa bahwa tanah tersebut adalah harta kekayaan untuk publik aspek keagamaan dan kependidikan mengikut kiprah dan tujuan asal bagi pengasas maka tanah tersebut adalah tanah wakaf untuk kependidikan mengikut tujuan dan kiprah asal bagi pengasas pondok, namun pemerintah tidak mengizinkan tanah itu melaku untuk tujuan lain meliankan urusan pendidikan Islam mengikut kiprah dan tujuan asal pengasas.

3. Dalam pelaksaan untuk sampai matlamat dua poin diatas, pemimpin organisasi Islam di provinsi Selatan dan pihak berkaitan akan merapat untuk menentu bagaimana cara yang menyesuaikan bagi masyarakat sehingga sependapat akan melantikan suatu badan komisi untuk selenggara segala ihwal terhadap tanah menjadi lokasi public yang menyesuaikan kiprah asal bagi pengasas pondoknya.

Dengan deklarasi pada konferensi press tersebut juga tidak membenarkan memberi soal-jawab kepada wartawan.